Meminjam Uang dan Bunganya Menurut Hindu

Hidup adalah kerja. Tanpa kerja berarti kita tidak bisa hidup. Dunia ini tercipta, terpelihara dan nantinya akan pralina juga karena proses kerja. Tuhan itu sendiri adalah Sang Maha Karya yang terus menerus menggerakkan hukum kerja. Jika Tuhan tidak bekerja sedetikpun hancurlah dunia. “Dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja, aku jadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan manusia ini semua” (Bhagawadgita, III. 24).

Berbicara tentang kerja maka tak lepas dari apa yang namanya pekerjaan. Dan pekerjaan dalam konteks kehidupan selalu berhubungan dengan mata pencaharian hidup. Bahwa untuk bisa melangsungkan hidup dan kehidupannya seseorang mesti mempunyai pekerjaan. Pekerjaan mana bisa dicari dan atau diciptakan sendiri. Prinsipnya apa yang dikerjakan atau menjadi pekerjaannya itu dibenarkan secara hukum baik hukum pemerintah maupun hukum agama.

Dari sudut ajaran agama Hindu, perihal pekerjaan dengan cara meminjamkan uang dengan harapan mendapatkan bunga tidaklah dilarang. Melaui kitab suci Manawadharmasastra, X.115 secara tegas dinyatakan : “ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh”.

Apa yang disuratkan kitab Smrti ini memang masih bersifat harfiah dan belum dijabarkan bagaimana teknis pelaksanaan peminjaman uang dengan bunga itu. Tetapi, karena ajaran agama Hindu selalu berpijak pada dharma maka dalam soal menjalankan pekerjaan dengan cara meminjamkan uang harus tetap berpegang pada prinsip “dharma kepatutan”. Artinya berapa proses layaknya kita menentukan bunga dari uang yang dipinjamkan itu patut mengacu pada hati nurani selain perhitungan ekonomi. Jika misalnya keadaan ekonomi orang yang meminjam uang pada kita termasuk miskin dan itupun ia nekad meminjam lantaran terkena musibah, maka hati nuranilah yang memperitungkan peminjaman uang itu. Yang penting menolong dulu, soal bunga dapat dibicarakan kemudian atas dasar jiwa Tat Twam Asi.

Tetapi bila si peminjam tergolong mampu dan uang yang dipinjam itu dimaksudkan untuk pengembangan usaha, maka perhitungan ekonomi bisa diterapkan dengan tidak lupa mengacu pada ketentuan suku bunga bank pemerintah plus perhitungan resiko yang mungkin terjadi. Maksudnya, karena umunya proses peminjam dilakukan tanpa prosedur administrasi, tidak ada jaminan (borg) hanya berdasar kepercayaan maka boleh saja bunga yang dikenakan relative lebih sedikit. Namun perihal resiko, bank pemerintah relative terjamin sebab bila terjadi kemacetan bisa dilakukan penyitaan asset jaminan. Sedang peminjam pribadi kalau si peminjam tidak sanggup melunasi, karena tanpa jaminan, maka resiko kerugian tak terelakkan lagi.

Yang jelas, sekali lagi diungkapkan bahwa apapun pekerjaan kita termasuk meminjamkan uang dengan harapan memperoleh bunga sepanjang dibenarkan menurut hukum termasuk hukum agama dapat dilakukan tentunya dengan tidak
mengesampingkan hati nurani./span>